Apa yang dilakukan Kementerian Agama dalam menetapkan mushaf standar Indonesia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bukan tanpa dasar dan alasan. Di antara alasan penetapan tersebut adalah dalam rangka memudahkan masyarakat Indonesia yang memang bukan orang Arab untuk mengucapkan lafadz dan ayat Al-Qur’an yang notabene menggunakan Bahasa Arab. Faktor ‘azam inilah yang menjadi salah satu bahan masukan para ulama dalam merumuskan mushaf standar Indonesia. Bagi orang Arab, melafalkan ayat Al-Qur’an tentu akan lebih mudah karena menggunakan bahasa dan tulisan mereka sehari-hari, sementara masyarakat Indonesia tidak demikian.

Alasan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam membaca Al-Qur’an seperti dijelaskan sebelumnya bukan sekadar diperkirakan atau diduga semata-mata, tapi dikukuhkan berdasarkan riset yang dilakukan peneliti LPMQ tahun 2013. Dalam penelitian tersebut terungkap, bahwa kecenderungan masyarakat dalam menggunakan mushaf standar Indonesia diantaranya adalah karena faktor kemudahan dalam membacanya. Kemudahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemudahan membaca sesuai dengan kaidah tajwid, seperti ketika terjadi bacaan idgam, ikhfa, iqlab, bacaan panjang, dan beberapa kaidah bacaan tajwid lainnya.

 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1957  berisi tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an  (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sebagai pemegang otoritas dalam pengawasan terhadap penerbitan dan pemasukan Al-Qur’an di Indonesia. LPMQ berwenang  memastikan semua Al-Qur’an yang ada di Indonesia bebas dari kesalahan, dengan adanya aturan setiap Al-Qur’an yang terbit disertai tanda tashih. Tanda tashih ini merupakan bukti bahwa Al-Qur’an tersebut telah dikoreksi oleh pentashih, sehingga memenuhi syarat kelayakan terbit.

Era media sosial  membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama yang semula berpola tradisional berubah menjadi modern yang berbasis internet.  Al-Qur’an sebagai kitab suci agama Islam semula hadir dalam bentuk mushaf, kini hadir pula dalam bentuk Al-Qur’an digital.

Mushaf Standar Braille adalah salah satu varian Mushaf Standar Indonesia yang ditulis dengan simbol Braille dan telah dibakukan serta diperuntukkan bagi para tunanetra atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan (visually impaired people). Simbol/kode  Braille terbentuk dari 6 titik timbul (six raised dots) yang tersusun dalam dua kolom berbentuk empat persegi panjang (rectangle) dan masing-masing kolom berisi 3 titik  seperti susunan dalam kartu domino.

 

Susunan titik pada simbol Braille.

 

Kehadiran Mushaf Standar Braille tidak terlepas dari sejarah penyalinan mushaf Al-Qur’an Braille di Indonesia yang perkembangannya melewati beberapa fase, yaitu fase duplikasi, adaptasi dan standarisasi. Fase duplikasi dimulai setelah Supardi Abdushomad (w. 1975), seorang tunanetra asal Yogyakarta berhasil mengungkap sistem tulisan yang digunakan dalam Al-Qur’an Braille Yordan yang diterimanya dari seorang pegawai Departemen Sosial pada tahun 1963. Mushaf Braille pertama di dunia ini diperkirakan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1954 ketika Lembaga Penerbitan dan Perpustakaan Braille Indonesia (LPPBI) yang bernaung di bawah Departemen Sosial dan berkedudukan di Bandung menerima kiriman Al-Qur’an Braille dari Unesco. Sejak saat itulah, Supardi bersama dengan para koleganya di bawah Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) mulai mengembangakan mushaf Braille dengan mengacu pada sistem yang digunakan dalam Mushaf Braille Yordan.   

Pada tanggal 28 September 2018 Harian Republika cetak dan daring menulis pemberitaan hasil Mukernas Ulama Al-Qur’an yang dihelat di Bogor pada tanggal 25-27 September 2018 dengan judul, ‘Ulama Sepakati Perubahan 186 kata dalam Al-Qur’an.’ Beberapa saat setelah berita itu menyebar para pembaca berita dan netizen pun gaduh dengan judul yang dinilai provokatif.

Melihat kegaduhan di dunia maya, Harian Republika versi daring kemudian meralat judul pemberitaannya dengan menambahkan kata ‘penulisan’ sehingga berubah menjadi, ‘Ulama Sepakati Perubahan Penulisan 186 kata dalam Al-Qur’an.’ Bahkan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) pun juga mengeluarkan Siaran Pers dengan Nomor: B-1774/LPMQ.01/HM.02/10/2018 tentang Perubahan Penulisan (Rasm) 186 Kata dalam Mushaf Al-Qur’an Indonesia.

Munculnya kegaduhan tersebut hemat penulis dipicu karena dua problem sangat mendasar; minimnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia dan masih terbatasnya pembahasan tentang ilmu rasm usmani di Indonesia. Untuk itu tulisan ini diharapakan dapat memberikan pengantar yang lebih objektif dalam mendudukkan Al-Qur’an sebagai mushaf dan rasm usmani yang menjadi landasan penulisannya di dunia Islam.

Pada aspek rasm, Mushaf Standar Usmani mengacu pada hasil rumusan rasm Usmani pada Muker I tahun 1974. Rumusan pembahasan rasm Usmani meru­pa­kan hasil Rapat Kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an tahun 1972. Hasil rapat itu kemu­dian dibahas dalam forum yang lebih tinggi, yakni Muker Ulama Al-Qur’an Nasional I tahun 1974. Saat itu hampir semua ulama dan kyai yang hadir menyepakati keharusan mushaf Al-Qur’an ditulis dengan rasm Usmani, kecuali dalam keadaan darurat. Dari aspek penulisan (rasm), mushaf standar Usmani mengambil bahan baku (model) dari Al-Qur’an terbitan Departe­men Agama tahun 1960 (Mushaf Al-Qur’an Bombay) yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca. Mushaf ini ditelaah akurasi rasm Usmani-nya berdasarkan rumusan as-Suyūṭiy (w. 911 H) dalam al-Itqān fī‘Ulūmil-Qur'ān.